Presiden Tiongkok Ucapkan Selamat ke Putin Melalui Sambungan Telepon

Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan selamat melalui sambungan telepon kepada Vladimir Putin karena kembali terpilih menjadi Presiden Rusia pada Senin (19/3/2019) kemarin.

Xi Jinping menekankan, Tiongkok dan Rusia adalah mitra kerja sama strategis komprehensif yang berbagi suka duka bersama.

“Saya dan Presiden Putin telah berkali-kali mengadakan pertemuan dan di bawah kepemimpinan kita, hubungan Tiongkok-Rusia telah berhasil melewati ujian perubahan situasi internasional dan kini hubungan itu berada di periode terbaik sepanjang sejarah,” ucap Presiden dari Negeri Tirai Bambu ini.

Sebagai dua negara besar di dunia, kata Xi, Tiongkok bersedia terus bergandengan tangan dengan Rusia untuk mempererat komunikasi dan kerja sama, bersama-sama merancang pengembangan hubungan kedua negara pada masa mendatang guna membawa hubungan Tiongkok-Rusia menuju era baru.

Bak berbalas pantun, Putin pun sekali lagi mengucapkan selamat kepada Xi Jinping yang terpilih sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok.

Putin menyatakan, keputusan penting yang diambil dalam Sidang KRN Tiongkok sekali lagi membuktikan bahwa Xi Jinping memiliki kewibawaan yang tinggi dan didukung oleh seluruh rakyat Tiongkok.

Putin menambahkan, serangkaian keputusan yang diluluskan dalam Sidang KRN kali ini akan mendorong perkembangan Tiongkok secara lebih lanjut.

Rusia mengucapkan selamat dan mendukung keputusan tersebut. Berkat upaya Xi Jinping, hubungan kerja sama strategis dan komprehensif Rusia-Tiongkok kini berada di level tertinggi dalam sejarah.

Rusia menghargai persahabatan dengan Tiongkok, bersedia mempererat kontak tingkat tinggi dengan Tiongkok, dan memperdalam hubungan kemitraan kerja sama strategis komprehensif.

Usai dinyatakan menang dalam pilpres Rusia, Putin berjanji akan fokus pada isu-isu domestik dan meningkatkan standar hidup masyarakat Rusia pada masa jabatan enam tahun berikutnya.

Sebab selama ini Rusia, kata Putin, telah menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membuat senjata baru.

Dia menambahkan, untuk sementara waktu tidak akan menghabiskan besar-besaran anggaran untuk kepentingan pertahanan bangsa. Rusia akan benar-benar mengurangi pemborosan anggaran untuk senjata tahun ini hingga 2019.

Karena itu Putin pun berjanji Senin (19/3/2018), tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata.

Awal bulan ini, Putin meluncurkan serangkaian senjata nuklir baru yang diklaim tidak mampu untuk dicegat oleh persenjataan tercanggih yang ada.

Lebih lanjut Putin mengatakan bahwa Rusia akan berusaha membangun hubungan dengan negara-negara lain dan tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata.

“Kita tidak berniat untuk mempercepat semacam perlombaan senjata, dan sebaliknya, kami akan mengembangkan hubungan yang konstruktif dengan semua negara-negara dunia.”

Dalam pemilihan Presiden kali ini, Putin memenangkannya untuk keempat kalinya dengan perolehan suara hampir 77 persen.

Karena itu Komisi Pemilihan Sentral Rusia (CEC) mengumumkan presiden petahana, Putin unggul dalam pilpres 2018 pada Minggu (18/3/2018).(China Radio International/AP/REUTERS/France24)

Sumber : tribunnews

Gugat Raja ke Pengadilan, Etnis Cina Diusir Keluar Jogja

Gugatan etnis Cina, Handoko ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait larangan nonpribumi memiliki tanah berbuntut panjang.

Adik Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto meminta agar tindakan Handoko tidak diteruskan.

Bahkan dengan tegas, Hadiwinoto mengatakan jika tidak setuju dengan aturan yang ada di Yogyakarta, Handoko diminta pindah dari Yogyakarta.

“Saya mengingatkan kepada teman-teman Tionghoa agar ingat, jangan hanya menuntut hak saja. Kamu hidup dan mati di sini, kalau enggak mau, bisa hidup di luar Yogyakarta,” tegas KGPH Hadiwinoto.

Hal senada dikatakan KRT Poerbokusumo. Cucu Hamengkubuwono VIII itu meminta Handoko untuk menghormati instruksi 1975. KRT Poerbokusumo mengancam akan turun ke jalan dan menemui Handoko, bila ia masih mengajukan gugatan.

“Kita akan turun ke jalan. Kalau perlu kita akan usir dari Jogja,” katanya, seperti dilaporkan wartawan, Furqon Ulya Himawan, untuk BBC Indonesia.

Hal tersebut dikatakannya di sela acara pertemuan sejumlah keluarga dekat Keraton Yogyakarta dengan masyarakat di kediaman Kanjeng Raden Tumenngung (KRT) Poerbokusumo, pada Kamis 3 Maret 2018.

Sebelumnya, etnis Cina bernama Handoko, mengguggat aturan Pemerintah Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta yang melarang non pribumi memiliki tanah.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah.

Menurut Handoko, aturan itu diskriminatif. Karenanya, Handoko menggugat aturan itu ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ia tak gentar meski harus menghadapi raja.

Sayang, gugatan Handoko ditolak Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun Handoko tidak menyerah. Ia kemudian melakukan banding.

Handoko menilai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan bentuk ‘diskriminasi ras’ di Yogyakarta. “Kenapa keturunan Cina tidak boleh punya tanah?” kata dia.