FSTM Deklarasi Tolak Pemanfaatan Masjid Jadi Tempat Kegiatan Politik

Forum Silaturahmi Takmir (pengurus) Masjid seluruh Jakarta menyatakan menolak pemanfaatan masjid sebagai tempat berpolitik.

Apalagi masjid dijadikan tempat untuk melakukan kampanye untuk memilih calon pemimpin ataupun ceramah berbau politik dan telah terjadi beberapa waktu lalu.

“Seorang pemimpin yang baik bisa diperoleh dengan menggunakan cara-cara, pola dan etika yang baik,” kata Penasihat FSTM se-Jakarta, KH Soleh Sofyan saat Deklarasi Tolak Politisasi Masjid oleh FSTM di Masjid Fatahillah, Kemayoran, Rabu (18/04/2018).kepada Tribunnews, Kamis (19/4/2018).

Soleh menyerukan agar masjid dikembalikan sesuai dengan fungsinya, sebagai tempat ibadah dan menyampaikan pesan suci agama.

“Masjid seharusnya menjadi sarana untuk mempersatukan umat, bukan dijadikan tempat untuk memecah belah dan memperuncing perbedaan,” kata Soleh.

Untuk mengampanyekan ini, Soleh mengatakan, akan melakukan roadshow untuk mengingatkan gerakan ini.

“Dari Jakarta kita menginginkan gerakan ini menyebar ke seluruh nusantara dan kami akan melakukan audensi dengan sejumlah pihak,” katanya.

Baca: Ratusan Takmir Masjid se-Jabodetabek Mendeklarasikan Cegah Politisasi Masjid

Sebelumnya, Koordinator FTSM Jakarta, Ustaz Muhammad Husni Mubarok mengatakan masjid sudah seharusnya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu menyampaikan dakwah atau ajakan menjalankan ajaran agam secara sejuk dan damai, bukan dengan caci maki, ujaran kebencian hingga ajakan permusuhan.

Husni Mubarok juga mengatakan, semakin maraknya ceramah mengenai hasutan dan ujaran kebencian kepada pemerintah menunjukkan menguatnya ciri agama berpaham radikal yang menjadi ancaman persatuan dan kesatuan kita sebagai negara yang multietnis dan multiagama.

“Mereka biasanya menggunakan slogan dan simbol agama untuk menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada pihak yang berbeda. Mereka berdalih bahwa itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan menggunakannya untuk mengelak dari tudingan sebagai kelompok antidemokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Tahun 2018, bangsa Indonesia kembali akan menghadapi berbagai gejolak politik seiring digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Tahun 2018 ini akan digelar Pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Kemudian 2019, Indonesia menghadapi gelaran nasional Pemilihan Presiden (Pilpres).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul FSTM Deklarasi Tolak Pemanfaatan Masjid Jadi Tempat Kegiatan Politik, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/fstm-deklarasi-tolak-pemanfaatan-masjid-jadi-tempat-kegiatan-politik.

Editor: Eko Sutriyanto

Habib Ali Al-Jufri : Politisasi Fatwa Menjelang Pemilu adalah Haram

Dalam acara daurah ilmiyah di PP Alfachriyah Tangerang, Jum’at 13 April 2018, salah seorang peserta bertanya kepada Habib Ali, “Bagaimanakah seorang dai bersikap terhadap pemerintahan yang melenceng? Apakah bersikap lemah lembut atau bagaimana? Bagaimana pandangan Habib Ali al-Jufri tentang pendekatan politik ini?”

Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman al-Jufri menjawab:

الحكم عن الشيئ فرع من تطوره.

Kaidah fiqih berbunyi: “Hukum tentang sesuatu adalah cabang dari perkembangannya (apa yang difahami dari sesuatu tersebut)/potongan pemahamannya terhadap sesuatu tersebut/sudut pandangnya. Belum tentu sudah dikaji 100 persen. Demonstrasi pemerintahan saat ini banyak yang menghasilkan keributan.

Penjelasan kaidah fiqih di atas contohnya seperti hukum minuman keras adalah haram. Namun, dalam keadaan tertentu minuman keras dibolehkan karena darurat. Dalam amar ma’ruf nahi munkar tidak berarti selalu dengan keras dan menganggap dakwah keras itu satu-satunya cara yang paling baik. Fondasi nahi munkar itu syaratnya adalah jangan menimbulkan kemunkaran lain yang lebih banyak/lebih besar.

Di Timur Tengah seperti Libya dan Syiria banyak kemunkaran. Ketika dainya tidak bijak, maka keadaan akan makin parah. Kita silakan amar ma’ruf. Siapapun pelakunya, siapa saja silakan dengan cara yang baik dan jangan menyebabkan negara menjadi hancur.

Banyak yang menjadi penjilat pemerintah. Itu tidak bagus. Tapi menjilat kepada rakyat juga tidak bagus. Atau mengatasnamakan agama untuk kebatilan. Zaman sekarang kritik itu gampang. Tidak seperti zaman dulu, pedang terhunus jika mengkritik pemerintah. Tunjukkan keberanianmu dengan pedang media sosial. Tanpa perduli caci maki orang kepadamu jika kamu benar.

Tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama masih Islam dan salat. Seandainya dia kafir pun ada syaratnya; jangan sampai negara kacau dan hancur karena pemberontakan. Metode dakwah adalah hikmah, nasihat yang baik dan debat dengan cara paling baik.

Masalah politik yang perlu diketahui ada pemerintah, rakyat, partai, oposisi. Dan perlu diketahui masih ada orang-orang yang baik dalam pemerintahan tersebut. Pandangan ulama ada tiga dalam politik; diwajibkan (masyru’), berbahaya (haram), dan khilafiyah.

Yang masyru’ (disyariatkan) adalah nasihat ulama untuk menjalankan kebaikan dalam politik yaitu berkompetisi dengan baik, tidak boleh politik uang, dll. Juga amar ma’ruf nahi munkar dengan menegur pemerintah harus dengan baik dan tafakkur lebih dulu.

Politik yang haram (tercela) adalah ketika ulama masuk ke politik untuk kepentingan yang menimbulkan penyesalan seperti mencari jabatan dan mempermainkan atau mempolitisasi fatwa hukum Islam seperti haram memilih orang ini. Ini termasuk mempermainkan syariat Allah. Seperti ketika datang musim pemilu, banyak ulama yang mewajibkan ikut pemilu. Tapi setelah hasilnya tidak sesuai maka fatwanya dirubah jadi pemilu haram.

Terakhir, masuknya ulama ke dalam politik adalah khilafiyah (hal yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama).

Sumber : http://www.muslimoderat.net/

Picu Polemik, Puri Singaraja Cabut Gelar Sri Paduka Raja Fadli Zon

Gelar kehormatan Sri Paduka Raja yang diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dari Puri Singaraja melalui penglingsir Puri Singaraja AA Ugracena, tampaknya, tidak berumur Panjang.

Memicu polemik di Buleleng dan Bali, keluarga besar Puri Agung Singaraja mempertimbangkan mencabut gelar kehormatan tersebut untuk Fadli Zon.

Rencana mencabut gelar tersebut termaktub dari surat terbuka yang dikirim keluarga besar Puri Singaraja, Senin (2/4) siang.

PURI AGUNG SINGARAJA – BULELENG – BALI

Desa Adat Pakraman Buleleng – Singaraja

Om Swastyastu,

PERNYATAAN SIKAP TENTANG PEMBERIAN GELAR RAJA KEPADA FADLI ZON

Dengan ini kami keluarga Puri Agung Singaraja Buleleng menyatakan, Setelah menyimak, mengikuti perkembangan dan mempertimbangkan

kegaduhan yang telah menjadi viral di media social oleh para netizen, bahwa penganugerahan gelar Sri Paduka Raja kepada Fadli Zon oleh A. A. Ngurah Ugrasena

di Puri Gde Singaraja pada Jumat, 30 Maret 2018 adalah bersifat pribadi yang sudah tidak sepatutnya di laksanakan di puri.

Kami keluarga Puri Gde sangat menyesalkan hal ini. Kami sesungguhnyalah tidak tahu menahu, tidak terlibat-dilibatkan dan tidak ikut bertanggung jawab atas kejadian dimaksud.

Kami juga sudah mempertimbangkan untuk membatalkan dan mencabut pemberian gelar dimaksud yang sudah tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang semestinya.

Melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua Semeton dan Warga Buleleng, Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya atas kelalaian dan kecerobohan ini.

Demikian pernyataan sikap kami ini kami sampaikan sedemikian agar masyarakat luas kiranya dapat maklum.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Singaraja, 2 April 2018

Salam Shanti & Rahayu Agung Brawida.

Dengan rencana ini, gelar Raja yang disandang Fadli Zon bisa jadi yang tersingkat dalam sejarah. Kurang dari sepekan, gelar itu dicabut.

Sumber: Jawapos.com

Tanggapi Rocky Gerung, Prof Mahfud MD: Kitab Suci Bukan Fiksi

Pernyataan Rocky Gerung “kitab suci itu fiksi” terus menjadi bola liar. Banyak pihak yang menolak pernyataan ini bahkan menudingnya sebagai penodaan agama.

Berikut adalah komentar cerdas Mahfud MD, saat ditanya oleh netizen soal ucapan Rocky Gerung itu. Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi ini menjawab:

Itu pendapat Rocky Gerung, silakan saja. Tapi bagi sy kitab suci bkn fiksi, jauh bedanya. Fiksi itu produk angan2 atau khyalan manusia sedang kitab suci adl wahyu dan pesan Tuhan. Sy meyakini, kitab suci adl wahyu Tuhan yg ditanamkan di hati dan dipatrikan di otak orng yg beriman

Itu pendapat Rocky Gerung, silakan saja. Tapi bagi sy kitab suci bkn fiksi, jauh bedanya. Fiksi itu produk angan2 atau khyalan manusia sedang kitab suci adl wahyu dan pesan Tuhan. Sy meyakini, kitab suci adl wahyu Tuhan yg ditanamkan di hati dan dipatrikan di otak orng yg beriman

Sumber : http://www.muslimoderat.net/

Pengamat : Prabowo Subianto Lebih Sukses jadi ‘King Maker’.

Direktur Eksekutif Voxpol Center menilai sejumlah sinyalemen yang dilontarkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belakangan ini menunjukkan keraguannya untuk maju dalam Pilpres 2019.

Dia menilai alasan yang dilontarkan partai terkait tertundanya deklarasi Prabowo sebagai capres tidak masuk akal.

“Gerindra belum memutuskan siapa capres-cawapresnya karena dua alasan, amunisinya kurang dan belum punya dukungan partai lain yang kuat. Saya rasa itu alasan yang dibuat-buat,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Fx Sudirman, Jumat (6/4/2018).

Menurut dia, apabila berkaca pada Pilpres 2009 dan Pilpres 2014, Prabowo terus mengalami kekalahan.

Pangi menilai Prabowo lebih baik menjadi king maker daripada harus ikut pilpres.

“Karena beliau sukses jadi king maker. Ingat loh dulu dia sukses mengantarkan Pak Jokowi dari Solo menang jadi gubernur Jakarta, dia berhasil mengantarkan Pak Ahok dari Belitung, membawa Anies jadi gubernur Jakarta,” kata dia.

Namun demikian Pangi menyebut, sikap partai Gerindra memang cenderung ingin Prabowo maju pilpres.

Manuver itu diperlukan untuk menjaga elektabilitas Gerindra. Apabila Prabowo tidak maju, maka elektabilitas Gerindra bisa semakin merosot.

“Karena partai butuh figur, kalau itu hilang Gerindra tenggelam. Tapi, kalau maju nanti kalah, tiga kali kalah itu enggak enak ya kan,” katanya.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2019 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, 11 April 2018.

Hal itu disampaikan Prabowo terkait pernyataan sejumlah petinggi Partai Gerindra belakangan yang menyebut deklarasi pencapresan Prabowo akan dilakukan saat Rakornas.

“Saya kira belum, ya. Tanggal 11 belum deklarasi. Rapat koordinasi nasional, apel kader nasional dan intern, maaf tidak ada media,” ujar Prabowo saat ditemui di sela Rakornas Partai Gerindra di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Prabowo pun belum bisa memastikan, apakah dirinya akan maju sebagai calon presiden seperti yang selama ini diinginkan seluruh kader Partai Gerindra.

Begitu juga dengan kepastian waktu deklarasi pencapresan.

Sumber : tribunnews

MUI Ingatkan Para Politikus Untuk Jaga Etika dan Tidak Melakukan Tudingan Seenaknya ke Kyai Maaruf…

Beberapa waktu lalu, salah seorang petinggi partai politik menuding Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dengan menyebutnya tidak mengerti politik. Pernyataan tersebut dinilai sangat menggelikan.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan, bahwa faktanya sebelum petinggi partai politik itu lahir, Kyai Ma’ruf Amin sudah malang melintang di dunia politik baik sebagai anggota dewan maupun sebagai pimpinan partai politik tingkat nasional.

“Hanya bedanya kalau Pak Kyai Ma’ruf Amin menjadi politisi itu sudah selesai dengan urusan basic needs nya sehingga beliau memiliki kematangan, kesantunan dan kedewasaan dalam berpolitik,” ujarnya kepada Islampos.com di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Sementara itu, kata Zainut politisi tersebut dalam berpolitik masih mengandalkan basic instinctsnya sehingga naluri politiknya terkesan liar, norak dan partisan.

Zainut mengimbau, seharusnya seorang politikus apalagi sekelas pimpinan lembaga negara harus lebih menjaga etika, marwah, kehormatan dan berperilaku sebagai negarawan bukan menampilkan diri sebagai politisi jalanan apalagi politisi kagetan yang sedang mabuk kekuasaan.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menunjuk langsung раrа elit уаng tеlаh membohongi publik lewat sistem perekonomian liberal.

Terlebih, Prabowo menyebut mаkа terdapat elite goblok bermental maling. Menanggapi pernyataan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Ketua Umum MUI tіdаk memahami politik.

Sumber : islampos.com

Begini Isi Surat Terbuka Adik Ahok kepada Yusril Ihza Mahendra

Harry Basuki Tjahaja Purnama, adik kandung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Yusril Ihza Mahendra.

Dalam surat itu Harry mempertanyakan pernyataan soal status kewarganegaraan ayahnya, Indra Tjahaja Purnama yang dikaitkan Yusril dengan peluang pencalonan Ahok sebagai presiden.


Foto: Bintang

Berikut ini isi surat tertanggal 1 April 2018 tersebut:

Surat terbuka buat Bang Yusril

Ngimana abang kabarnya ikam.

Saya baru pulang dari Belitung, dari makam bapak saya. Hari ini bertepatan dengan hari raya Paskah.

Saya cukup terkejut dengan berita pernyataan Bang Yusril mengenai Bapak saya di acara Islamic di Medan.

Pertama, saya tidak mengerti, kenapa nama bapak saya dibawa-bawa di acara tersebut. Dikatakan bahwa bapak saya memilih menjadi WNA dan kami menjadi warga negara Indonesia tahun 1986.

Kalau ini urusannya dengan Ko Ahok, itu urusan Bang Yusril dengan Ko Ahok. Saya sendiri berhubungan baik dengan adik Bang Yusril. Tapi kalau menyangkut bapak saya, maaf ini menyangkut saya.

Kedua, saya berpikir bagaimana bapak saya yang memiliki nasionalisme tinggi, (lebih) memilih (menjadi) warga negara asing dan baru menjadi WNI sekitar tahun 1986? Padahal bapak saya selalu mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan kami semua sekolah di SD Negeri 3 Gantung.

Yang ketiga, bagaimana Bang Yusril tahu kalau bapak saya lebih memilih WNA, sedangkan umur Bang Yusril saja masih muda? Apa bapak saya bilang ke abang, keluarga abang atau hanya kesimpulan abang saja? Saya tidak tahu sulit atau tidaknya mengurus (menjadi) WNI waktu itu.

Bapak saya lahir di desa air tangga / simpang pesak, Belitung Timur. Beliau meninggalkan nama baik dan selalu dikenang membantu masyarakat yang membutuhkan. Begitulah almarhum bapak saya.

Yang terakhir, tentu saya ingin tahu dan melihat akte kelahiran saya. Di situ jelas tertulis bahwa saya lahir sebagai Warga Negara Indonesia. Apakah bisa (kalau) bapak saya WNA tapi anaknya lahir sudah WNI ?

Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin meluruskan bahwa bapak saya almarhum bernama : INDRA TJAHAJA PURNAMA. Silahkan lihat di akte kelahiran saya. Dan bapak saya adalah Warga Negara Indonesia yang sangat-sangat cinta tanah air.

Bapak yang selalu ingin anak-anaknya sekolah agar pulang dapat membantu dan membangun masyarakat di kampung halamannya.

Salam,

Harry Basuki.

Tanggapi Kritikan Media Rusia, Ini Kata Tsamara Amany soal Pernyataannya tentang Putin

Beberapa jam setelah mendapat kritikan dari media Rusia RBTH terkait pernyataannya soal Putin di sebuah video yang di unggah di Twitter-nya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyampaikan pembelaan sekaligus bantahan atas kritik tersebut.

Tsamara menyatakan sangat memahami keberatan RBTH. Sebab menurut dia RBTH adalah sarana kampanye Rusia kepada dunia.

“Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional,” tulis Tsamara dalam keterangan pers-nya.

Tsamara berdalih, komentarnya tentang Putin ditujukan kepada publik Indonesia, bukan Rusia. Pernyataannya tentang Putin yang menurutnya diktator itu, dilontarkan Tsamara untuk menanggapi pernyataan Fadli Zon tentang pemimpin, beberapa waktu lalu.

“Yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’ (yang hampir pasti ditujukan pada Presiden Indonesia Jokowi),” kata Tsamara.

Tsamara menuturkan, sebagaimana yang dikatakan dalam status RBTH, tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin. Namun, dia merasa wajib mengingatkan masyarakat Indonesia, pemimpin seperti Putin bukanlah pemimpin yang layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi.

“Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya kemudian anti terhadap rakyat Rusia yang memiliki peradaban luar biasa. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat,” kata Tsamara.

Selain itu, Kata Tsamara, penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia.

“Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian,” ujar Tsamara.

Sebelumnya, RBTH mengkritik Tsamara dengan menyebut bahwa pernyataan politikus muda itu sebagai pernyataan yang dangkal dan tidak menunjukkan kedewasaan.

Sumber : islampos

Media Rusia Protes Pernyataan Tsamara Amany: Indonesia Tak Perlu Contoh Putin yang Diktator

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas, sempat memberikan pernyataan mengenai tidak perlunya Indonesia memiliki pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pernyataan Tsamara itu menuai kecaman keras media Rusia, bernama RBTH.

Tsamara membaca kritikan RBTH yang menganggap pernyataannya mendiskreditkan Putin melalui postingan di media sosial Facebook (FB), yakni:

Wow, luar biasa Tsamara Amany! Selamat malam Tsamara, kami Russia Beyond, media Rusia yang (salah satunya) dalam…

Dikirim oleh RBTH Indonesia pada 5 April 2018

“Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FB-nya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional,” ujar Tsamara, melalui pesan WhatsApp kepada Tribunnews.com, Jumat (6/4/2018).

Ia merasa perlu menjelaskan komentarnya tentang Putin karena menurutnya, pernyataan itu dia lontarkan semata ditujukan pada publik Indonesia.

Hal ini, lanjut dia, merujuk pada pernyataan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin, sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’.

Tsamara berpendapat pemimpin yang ‘planga-plongo’ itu hampir pasti ditujukan pada Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Lebih lanjut, seperti dikatakan dalam status RBTH, ia menilai tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin.

Sumber : tribunnews

Anies Baswedan “Digoyang” Karena Pro Wong Cilik Dan Pedagang Kecil

ANIES (TERUS) DIGOYANG

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus digoyang. Dia terancam dinonjobkan alias diberhentikan. Bukan karena melakukan penistaan, tetapi karena Anies memberi lapak jualan kepada pedagang di kawasan Tanah Abang.

Ombudsman selaku lembaga negara yang kinerjanya kurang populer selama ini mendadak berisik. Anies dinilai tak kompeten dalam mengelola Jakarta. Dia memberikan rekomendasi kepada Anies. Bila tidak dijalankan, Anies bisa dibebastugaskan.

Publik semua tahu, Ombudsman nyaris tak bersuara ketika Ahok masih berkuasa. Padahal, sederet pelanggaran terjadi saat itu. Misalnya, kasus lahan di Cengkareng, kasus lahan di Sumber Waras, reklamasi yang dibangun tanpa Perda, penggusuran di banyak tempat, dan lain sebagainya. Ombudsman juga tak pernah bersuara melihat jalan raya di depan Istana dan di depan Kedubes Inggris ditutup sejak lama.

Metro TV dalam sebuah tayangan memvonis Anies sebagai gubernur ruwet. Berkali-kali stasiun televisi milik Surya Paloh ini menampilkan berita bernada negatif kepada Anies. Mereka seolah tak peduli dengan peringkat ratting yang masih berada di posisi bawah bersama TVRI.

Para Ahoker kelas berat yang kini berkumpul di PSI ikut membully Anies dengan beragam komentar. Mereka tidak ngaca kemarin telah menipu publik dengan memalsukan dan mencatut nama seorang dokter sebagai pengurus saat verifikasi partai. PSI ini lebih doyan numpang tenar dengan cara menyerang Anies ketimbang meningkatkan kejujuran para kadernya.

Menyikapi semua ini, Anies tetap cool. Dia tetap fokus bekerja meski berat badannya menurun. Bagi Anies, keputusannya menutup Jalan Jati Baru karena memikirkan periuk nasi para pedagang kaki lima yang notabenne rakyat tak berdaya.

“Banyak tanah negara dibangun mall didiamkan, kenapa soal Tanah Abang jadi ribut? Pemerintah ini ada untuk siapa sebenarnya?” kata Anies dengan santai.

Di tengah bully para hatter yang menerpa, Anies justru kembali membuat gebrakan. Dia menutup Alexis secara total. Tanpa mengerahkan Satpol PP dan buldoser, tanpa juga membuat kegaduhan di media massa. Anies cukup mengirimkan sepucuk surat.

Gebrakan Anies menutup Alexis tetap dinilai sinis. Bestari Barus menilai, menutup Alexis tidaklah istimewa karena bisa dilakukan sekelas camat. Politikus Nasdem ini lupa bahwa jagoannya dulu (Ahok) mengaku tak bisa menutup Alexis. Artinya, secara tidak langsung, Barus menegaskan kualitas Ahok masih di bawah camat.

Anies sedang menata Jakarta. Tidak hanya mengatur tata kota, tetapi juga mengubah prilaku manusianya. Anies mempertontonkan gaya kepemimpinan yang santun dalam bicara, namun tegas dalam bertindak. Anies pemimpin yang mengedepankan isi kepala, bukan mengandalkan emosi dan intonasi suara.

Warga Jakarta mendukung kepemimpinan Anies. Para ulama dan umat di belakang Anies. Barisan relawan bersama Anies. Ribuan Jakmania sedang mengidolakan Anies, kaum miskin kota mencintai Anies. Terus kalian yang isinya cuma itu-itu saja mau menggoyang Anies…? Coba saja…

Oleh: Tb Ardi Januar